Pengumpulan data Sensus Penduduk 2010 telah mencapai 90 persen. Badan Pusat Statistik (BPS) memperkirakan penduduk Indonesia akan mencapai 240 juta. Jumlah tersebut lebih tinggi dari perkiraan semula 235 juta.
Kepala BPS Rusman Heriawan mengatakan, perubahan tersebut setelah memasukkan komponen migrasi penduduk yang tidak ikut dihitung dalam perkiraan sebelumnya.
“Kalau sensusnya sendiri sudah kita prediksi bakal bertambah menjadi 235 juta. Tapi karena ada faktor tadi (migrasi) bisa (bertambah) 5 juta, atau bisa jadi 240 juta. Mudah-mudahan tidak lebih dari itu,” kata Rusman di Jakarta Convention Center, Senin (24/5). Jika jumlah penduduk mencapai 240 juta, telah terjadi penambahan jumlah hingga 20 juta penduduk dalam sepuluh tahun.
“Rusman menjelaskan, proyeksi awal penduduk 2010 mencapai 235 juta. Namun ada beberapa kecenderungan beberapa perkembangan penduduk kabupaten/kota beberapa yang di luar perkiraan, karena faktor migrasi. “Memang dalam proyeksi kita biasanya parameternya sangat lemah,” kata Rusman.
“Rusman mengatakan, perkembangan otonomi daerah telah menggeser peta penduduk Indonesia. Sebab, saat ini terus bermunculan daerah-daerah berkembang baru. Selama ini, yang terdeteksi dalam proyeksi penduduk adalah kelahiran dan kematian. “Kalau migrasi itu kan sangat instan terjadi akibat kebijakan pemerintah. Misalnya karena otonomi daerah, pembangunan pusat-pusat pertumbuhan,” ujar Rusman.
“Rusman berharap jumlah penduduk dalam hasil akhir Sensus tidak lebih dari 140 juta. “Kalau lebih dari itu, tentunya akan jadi pertanyaan, ada apa dengan pertumbuhan penduduk kita. Apa karena memang KB (Keluarga Berencana) mulai lupa,” katanya.
“Rusman mengatakan, hasil sensus akan digunakan untuk membuat proyeksi pascca sensus. Ini untuk menyusun program dan kebijakan seperti ketahanan pangan. “Kan tidak bisa kita bicara ketahanan pangan dengan menggunakan data yang sekarang. Tapi harus proyeksi ke depan, jumlah penduduk 10 tahun kemudian,” katanya.
Di Istana Wapres, Mendagri Gamawan Fauzi mengatakan, ledakan jumlah penduduk tersebut merupakan indikasi program KB yang kurang berjalan dengan baik di daerah.
“Ada juga keluhan dari BKKBN (Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional), bahwa organisasi KB di daerah (hanya) jadi kepala seksi, padahal dulu kepala kantor,” kata Gamawan. Bahkan, lanjut Gamawan, ada juga yang hanya setingkat kepala sub seksi atau belum terbentuk sama sekali.Source:Riaupos.com
0 komentar:
Posting Komentar