Berbau Korupsi, Hentikan Sertifikasi Guru

Pendidikan Anti-Korupsi yang dilaksanakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) justru dijadikan ajang tawar-menawar.

Namun Wakil Ketua KPK, Chandra M Hamzah dengan tegas menyebut, korupsi sekecil apapun harus dihentikan.

‘’Saya lihat program sertifikasi pun akhirnya hanya pura-pura saja, berbau korupsi juga. Kalau sudah begini, lebih baik sertifikasi dihentikan saja, percuma karena hanya buang-buang duit. Lebih baik untuk subsidi BBM,’’ ujar Chandra saat jadi pembicara dalam Kajian Keilmuan dan Keislaman ICMI Riau kerja sama dengan Ikatan Guru Indonesia (IGI) Riau di Masjid Agung An-Nur, Pekanbaru, Ahad (22/5).

Hadir juga Ketua Umum ICMI Riau Prof Dr Tengku Dahril MSc. Diskusi itu dihadiri ratusan orang, yang mayoritas guru dan cukup menarik. Diskusi rutin yang dihelat ICMI Riau kali ini berjudul ‘’Urgensi dan Implementasi Pendidikan Anti Korupsi di Dunia Pendidikan’’.

Secara tegas Chandra mengatakan, tak ada toleransi untuk cara-cara yang mengindikasikan korupsi. ‘’Indikasi ke arah korupsi sangat kuat. Saya sudah sarankan ke Mendiknas,’’ ujarnya.

Sebelumnya, saat sesi tanya jawab, seorang ibu minta apa yang dilakukan para guru dapat dimaklumi. Narasumber lainnya, Sekjen IGI, M Ichsan sempat mengungkapkan, banyak penyimpangan yang dilakukan para guru dalam memperoleh sertifikasi. Mulai dari menjiplak makalah, minta sertifikat seminar secara ilegal, hingga menyogok pejabat dinas.

Apa yang disampaikan Ichsan justru dikritik seorang guru. Guru yang lain membenarkan kritik itu, bahwa kenyataannya, banyak makalah guru yang ditolak, walau sudah dibuat sebaik-baiknya.

Mulai studi, hingga konsultasi yang perlu transportasi dan biaya besar, tetap saja ditolak. ‘’Akhirnya ya kita bayar saja orang dinas, baru berhasil. Tak ada cara lain, Pak’’ ujar guru tersebut.

Menurut Chandra, cara-cara seperti ini termasuk korupsi. Ada indikasi penyuapan di sana. Kendati dari uang sendiri, bukan uang negara, tetap saja masuk kategori korupsi.

Dengan dalih apapun, ini tak boleh. Apalagi cara-cara itu dilakukan guru. Dia pun menceritakan, dirinya anak seorang guru. Ibunya guru SD dan selama hidupnya memang hanya sebagai guru, tak pernah naik jadi kepala sekolah, pengawas, apalagi jabatan yang lebih tinggi. Sampai pensiun, ibunya tetap guru.

‘’Sebab, kalau mau jadi kepala sekolah harus menyogok dan ibu saya tak mau seperti itu,’’ ujar Wakil Ketua KPK Bidang Penindakan ini.

Chandra menyebutkan, KPK tak hanya menindak, namun juga mencegah. Kedatangannya dalam diskusi ini adalah bentuk pencegahan korupsi. Caranya dengan pendidikan anti-korupsi.

Selain berbentuk seminar, KPK juga kerap membuat berbagai modul dan buku pendidikan anti-korupsi. ‘’Pendidikan anti-korupsi ini program jangka panjang kita. Tapi harus dilaksanakan untuk generasi mendatang, mungkin 10-25 tahun lagi baru terasa manfaatnya,’’ ujarnya.

Dikatakan, program jangka menengah pencegahan korupsi adalah dengan pembenahan dan pembangunan good governance (pemerintahan yang baik).

Caranya adalah agar tiap pelayanan masyarakat dapat dibenahi tanpa korupsi. Misalnya pembuatan KTP, KK, SIM, paspor, dan lainnya harus transparan, tanpa korupsi. Termasuk juga rekrutmen pejabat publik, tak terkecuali PNS.

‘’Sayangnya sulit sekali. Sampai sekarang masih ada saja penyelewengan,’’ ujar sambil menyebut beberapa pengalamannya sewaktu belum jadi pejabat KPK.Program jangka pendek yang bersifat langsung adalah penangkapan para koruptor. Sayangnya, Chandra tak mau menerangkan lebih lanjut soal ini. Ditanyakan tentang beberapa kasus yang tengah diurus KPK saat ini, soal ilegal logging, kasus Sesmenpora, dan lainnya Chandra hanya menjawab diplomatis. ‘’Semua masih kita dalami. Itu dapur kita. Nanti ada saatnya kita ekspos,’’ ujar Chandra usai diskusi.

Sementara itu, Sekjen IGI Riau, M Ichsan menyebutkan, untuk membenahi korupsi di masa depan, perlu pendidikan anti-korupsi yang benar-benar kuat.

Sejauh ini, dia menilai guru sebagai pilar penegakan pendidikan anti-korupsi pun belum dapat maksimal menjalankan perannya. Dalam ujian nasional (UN), itu pun tergambar. Bahkan UN yang dijaga aparat kepolisian pun dinilai bobol oleh lihainya para guru bekerja sama dengan siswa.

‘’Banyak yang menyampaikan ke saya, kelulusan UN yang mencapai 99 persen itu tak murni,’’ ujar Ichsan.

Untuk itu dia berharap guru harus benar-benar membenahi diri lebih dulu sebelum melakukan pendidikan anti-korupsi.

Dia berharap IGI dapat berperan serta secara aktif agar pendidikan anti-korupsi dapat benar-benar menciptakan insan anti-korupsi di Tanah Air beberapa generasi mendatang.(muh)

Source: http://riaupos.co.id