Indonesia Sudah Juara Umum SEA Games XXVI Tahun 2011

Indonesia dipastikan sudah meraih juara umum SEA Games XXVI Tahun 2011 dengan telah meraih 140 medali emas. Sedangkan posisi juru kunci, kini ditempati Brunei Darussalam yang hari Sabtu (19/11/2011) disalip Timor Leste.

Perolehan medali emas Indonesia sulit terkejar oleh 10 negara peserta SEA Games lainnya. Hingga Sabtu ini, sudah 434 emas direbut 11 negara dari total 545 medali emas yang diperebutkan. Artinya, tinggal 101 emas lagi yang akan diperebutkan pada tiga hari ke depan.

Ketua KONI/KOI Rita Subowo sebelumnya sudah menyatakan, jika Indonesia sudah meraih 136 medali emas, maka Indonesia sudah dipastikan juara umum SEA Games di Palembang-Jakarta. Selain 140 emas, Indonesia kini sudah mengoleksi 112 perak dan 103 perunggu.

Thailand menjelang tiga hari penutupan SEA Games kembali mengambil alih posisi nomor kedua dari Vietnam. Thailand kini mendapat 85 emas, 76 perak dan 93 perunggu. Sedangkan Vietnam, 80 emas, 77 perak dan 82 perunggu.

Brunei dan Timor Leste sejak hari pertama SEA Games dibuka selalu berada diurutan paling buncit. Timor Leste yang sudah sembilan hari menjadi juru kunci, pada hari Sabtu ini bangkit setelah berhasil mengalahkan atlet Kempo Indonesia. Sehingga Timor Leste meraup 1 emas, 1 perak dan 4 perungu.

Posisi buncit kini ditempati Brunei Darussalam dengan 0 emas, 2 perak dan 7 perunggu.By:id.berita.yahoo.com

READ MORE - Indonesia Sudah Juara Umum SEA Games XXVI Tahun 2011

Inilah 7 Pahlawan Baru Indonesia

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) siang tadi berkenan menganugrahkan gelar pahlawan nasional kepada tujuh orang putra terbaik bangsa.
Dari tujuh pahlawan baru tersebut, dua di antaranya merupakan tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama, keduanya adalah Buya Hamka dan KH Idham Chalid.
Selain memberikan gelar pahlawan nasional, SBY juga memberikan penghargaan menganugerahkan tanda kehormatan kepada kaum budayawan. Berikut adalah daftar nama tujuh pahlawan baru dan 10 tokoh yang diberikan tanda kehormatan oleh negara:

1.Almarhun Mr. Syafruddin Prawiranegara
2.Almarhum DR. KH. Idam Chalid
3.Almarhum Prof. Dr. H. Abdul Malik Karim Amrullah (Buya Hamka).
4.Almarhum Ki Sarmidi Mangunsarkoro.
5.Almarhum I Gusti Ketut Pudja
6.Almarhum Sri Susuhun Paku Buwono X
7.Almarhum Ignatius Joseph Kasimo

Peraih Tanda Kehormatan Bintang Budaya Parama Dharma:
1. Almarhum Benyamin Sueb
2. Almarhum Hasbullah Parindurie
3.Almarhum Harijadi Soemadidjaja
4.Almarhum Gondo Durasim
5.Almarhum Huriah Adam
6.Almarhum Idrus Tintin
7.Almarhum Kwee Tek Hoay
8.Almarhum Sigit Sukasman
9.Almarhum Go Tik Swan (K.R.T Hardjonagoro).
10.Almarhum Gegong Bagus Oka (Ni Wayan Gegong).

Source:news.okezone.com

READ MORE - Inilah 7 Pahlawan Baru Indonesia

PNS Santai, Honorer Kerja(Kualitas PNS Saat Ini)

31 Oktober 2011 - 07.28 WIB > Dibaca 181 kali

Terkait kebijakan penerimaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), pemerintah tak tetap hati. Macam baling-baling di atas bukit.
Sekejap ke Barat, sekejap lagi sudah ke Tenggara. Tergantung, arah angin kuat menekan.
Terutama angin politik dan aroma kepentingan. Selalu ragu-ragu dan terlalu berorientasi administratif. Kadang iya, kadang tidak. Belum tuntas sebuah peraturan diterapkan sudah bermunculan macam-macam usulan kebijakan baru, termasuk soal sistem penerimaan yang penuh dengan karut-marut dan campur tangan gelap.
Hari ini, pemerintah menangguhkan sementara penerimaan CPNS baru —di tengah bejibun-nya usulan pemerintah daerah dan kementerian, yang minta keran penerimaan  dibuka.
Alasannya, belum ada hitungan yang jelas dan betul-betul valid sesuai standar profesionalitas soal jumlah keperluan PNS di republik ini. Penerimaan pegawai honorer pun harus dihentikan. Mudah-mudahan ini keputusan yang tepat.
Begitu juga keputusan untuk menghentikan penerimaan pegawai honor. Sebab, para honorer ini, dicurigai hanya diisi oleh saudara-mara para pejabat. Bukan diterima karena keperluan pekerjaan, tapi lebih kepada kepentingan keluarga dan sanak famili mereka.
Ironisnya, di tengah keragu-raguan pemerintah itu, sistem pengukuran dan penilaian efesiensi dan efektifitas PNS sampai kini tetap amburadul alias tak jelas.
Padahal, seharusnya pemerintah memiliki standarisasi penilaian kinerja yang betul-betul terukur sehingga bisa ditemukan rumus untuk mendapatkan indeks efektifitas.
Di keseharian, kerap dijumpai, masih banyak PNS yang kerja santai dan asal-asalan. Kinerjanya sangat buruk. Kualitas pelayanannya rendah. Celakanya, PNS model begini tetap bekerja sampai masa pensiun.
Di sisi lain, banyak juga PNS yang berkerja sungguh-sungguh, tapi tidak bisa mendapatkan hak untuk “dinilai” sesuai kinerja.
Pada akhirnya, banyak juga PNS yang terjebak dengan ironi,”kerja seribu, tak kerja lima ratus. Kerja-tak kerja, seribu lima ratus.” Ujung-ujungnya, serajin apapun sang PNS ini pada awalnya, ujung-ujungnya ia akan jadi, kerja asal-asalan saja. Siapa peduli?
Lebih ironis, di instansi atau satuan kerja yang banyak honorernya, maka sesungguhnya yang betul-betul kerja itu adalah mereka. Banyak sekali Satker yang tak akan jalan kalau tak memiliki tenaga honorer.
Mengapa begitu? Karena, para honorerlah yang masih bisa di-tekan-tekan, disuruh-suruh keras dan lembur. Sementara yang PNS-nya, kebanyakan santai-santai aja. Ya, begitulah.***

Source:www.riaupos.co.id

READ MORE - PNS Santai, Honorer Kerja(Kualitas PNS Saat Ini)

Pusat Tangguhkan Terima CPNS Baru

Program reformasi birokrasi (RB) membuat pengangkatan CPNS baru kian rumit. Usul CPNS baru yang diajukan instansi pusat, Pemprov, dan Pemko/Pemkab Juli lalu digugurkan. Namun, hal itu tak berlaku untuk penerimaan CPNS dari honorer.
Data di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB (Kemen PAN dan RB) menyebutkan, pada Juli lalu seluruh permohonan dari Jatim, baik Pemprov maupun Pemko/Pemkab sudah komplet. Total CPNS yang diminta mencapai 67.359.
Sayangnya, setelah diberlakukan program moratorium atau penghentian sementara pengangkatan CPNS pada 1 September lalu, usul ini berantakan. Semua usul digugurkan.
Deputi Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Kemen PAN dan RB Ramli Naibaho menjelaskan, usul CPNS dari seluruh instansi pusat maupun daerah dikembalikan lagi.
Diberlakukan mekanisme baru bagi seluruh instansi pemerintah pusat maupun daerah untuk pengangkatan CPNS. Di antaranya, ada laporan penghitungan ulang kebutuhan riil pegawai negeri baru.
Penghitungan ulang ini mengacu pada kursi yang kosong karena PNS pensiun, dipecat, atau mengundurkan diri.
Selain itu, permintaan harus disertai hasil analisis jabatan dan tembusan ke gubernur setempat. Pada September dan Oktober instansi pusat hingga daerah kembali melayangkan format usul CPNS baru sebagai pengganti usul yang dilayangkan Juli lalu. Ramli mengatakan, hingga Jumat lalu (28/10) sudah ada 97 kabupaten/kota yang mengusulkan kebutuhan CPNS baru. ‘’Tapi, semuanya kami tahan karena persyaratan kurang,’’ ujar Ramli.
Syarat yang kurang itu adalah Pemkab/Pemko tak melampirkan hasil analisis jabatan. Pemkab/Pemko masih membuat usul CPNS baru dengan asal-asalan.
‘’Mereka langsung minta sejumlah jatah CPNS baru, tanpa memberi tahu hasil analisis jabatan,’’ jelasnya. 97 Pemkab/Pemko yang sudah menyerahkan format baru usul CPNS ini tersebar di 22 provinsi.
Misalnya, di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jogjakarta, Banten, Bali, Bengkulu, Sumatera Selatan, dan Papua Barat, Riau, Lampung, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Tenggara.
Khusus Jawa Timur, Ramli menunjukkan, ada empat Pemkab/Pemko yang sudah mengusulkan CPNS dalam format baru. Mereka adalah Kabupaten Bangkalan, Pamekasan, Sampang, dan Kota Pasuruan.
‘’Sama dengan yang lain, usul dari Pemkab dan Pemko di Jawa Timur kami tangguhkan dulu,’’ urai Ramli.
Jumlah usul CPNS belum bisa disampaikan ke masyarakat. Sebab, rata-rata jumlahnya menurun drastis dari usul tiap Pemkab/Pemko yang masuk ke Kemen PAN dan RB Juli lalu.
Penurunan bervariasi, mulai 20 persen hingga 30 persen. ‘’Kami bakal memaparkan langsung nanti jika kuotanya tetap. Jangan sampai muncul polemik di masyarakat,’’ tutur Ramli.
Sebagai catatan, pada Juli lalu Kabupaten Bangkalan minta jatah CPNS 3.774, Pamekasan (331), Kabupaten Sampang (1.091), dan Kota Pasuruan (852).
Ramli berharap, pada masa penangguhan ini seluruh Pemkab/Pemko maupun institusi pemerintah pusat dan provinsi segera melengkapi usul CPNS dengan hasil analisis jabatan.
Seperti diberitakan, Kemen PAN dan RB memberi waktu hingga akhir Desember 2011 bagi pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, dan kota untuk membuat analisis jabatan.
Itu akan dijadikan acuan Kemen PAN dan RB untuk memberi kuota CPNS baru di tiap institusi. Jika hingga Desember belum menyetor hasil analisis jabatan, institusi yang bersangkutan tak boleh menjalankan seleksi CPNS pada 2012.
Ramli menuturkan, Kemen PAN dan RB menyiapkan petugas yang bisa diminta untuk membantu atau mendampingi pembuatan analisis jabatan. ‘’Kita tidak punya anggaran. Jadi, petugas kami siap jika diundang,’’ katanya.
Meski jumlah PNS di Indonesia yang mencapai 4,6 juta masih moderat dibanding negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura, namun pemerintah janji memperketat pengadaan CPNS.
Alasannya, beban negara sudah terlalu berat membayar gaji pegawai, sementara kinerja PNS begitu-begitu saja. Lebih banyak santai.
‘’Tak boleh lagi berpikir, PNS sebagai pilihan terakhir untuk mencari pekerjaan. Karena pekerjaan yang diinginkan tidak tercapai, larinya ke PNS,’’ kata Ramli.(esy/wan/c2/nw/jpnn).Source: http://www.riaupos.co.id

READ MORE - Pusat Tangguhkan Terima CPNS Baru

Fakta: Kekayaan Budaya dan Kelimpahan Pendidikan tak Menjamin Kemakmuran

fakta: kekayaan budaya dan kelimpahan pendidikan tak menjamin kemakmuran.

Budaya indonesia memang menarik untuk dipelajari, tak terkecuali Australia, salah satu negara tetangga yang termasuk jajaran negara maju memudahkan para penuntut ilmu disana untuk belajar berbagai macam budaya budaya Negara Indonesia. Satu hal yang menarik, latar budaya budaya Indonesia telah ditetapkan sebagai salah satu kurikulum di Negara kangguru ini.

“Penerapan metode pendidikan Indonesia yang tidak spesifik dan menuntut tiap pelajar untuk menguasai seluruh mata pelajaran tanpa mempertimbangkan perbedaan kemampuan inteligensi tiap pelajar hanya akan membuat mereka tertekan dan terpuruk dalam kegagalan jika merasa tidak mampu.”

Namun terlepas dari itu semua, masyarakat Indonesia perlu menyadari pentingnya menghadapi sebuah kenyataan bahwa memiliki pendidikan Indonesia. budaya yang melimpah dan memukau tidak bisa menjadi dasar mutlak keberhasilan suatu Negara untuk mencapai kemakmuran. Sejarah peradaban telah membuktikan bahwa kemakmuran tidak akan pernah tercapai dengan hanya mengandalkan kebanggaan ras, kekayaan budaya, persediaan SDA yang melimpah dan kecerdasan SDM.

Hal paling utama yang dibutuhkan suatu Negara untuk mencapai kemakmuran adalah pendidikan Indonesia dengan integritas, disiplin, kerja keras, taat hukum, pengakuan hak asasi, dan semangat untuk mencapai keberhasilan secara kontinyu. Mari kita lirik Negara Jepang, apakah mereka memiliki kekayaan budaya? Apakah mereka memiliki kekayaan alam yang melimpah? Jawaban dari pertanyaan ini sanggup memberikan kita wawasan bahwa tidak harus memiliki kekayaan SDA yang melimpah untuk menggapai kemakmuran. Bahkan, keadaan geografis pulau Jepang yang tak strategis membuatnya sering ditempa bencana, namun itu bukan faktor segala-segalanya untuk menghambat kemajuan jepang. Suatu hal yang patut diacungi jempol.

Indonesia memiliki kekayaan budaya sekaligus kekayaan sumber daya alam yang potensial, bahkan beberapa putra bangsa telah memenangkan medali dunia atas kecerdasan mereka yang diatas rata-rata. Namun, mengapa Indonesia masih terpuruk dalam kemiskinan? Adakah yang salah dengan ini semua? Atas ini semua, satu hal yang paling disalahkan adalah metode pendidikan kita, dan bukan masalah budaya.

Pemerintah Indonesia telah menerapkan berbagai macam metode dan budaya pendidikan untuk mencetak generasi Indonesia yang unggul, namun kita terjebak dengan metode pendidikan warisan kolonial yang disusun secara formal dengan mengedepankan penguasaan kompetensi akademis yang bersifat kognitif dan sempit. Pelajar diajarkan untuk meraih nilai bagus dalam kompetensi akademik yang sempit tanpa memperdulikan pentingnya mempraktekkan ilmu dalam lingkungan nyata.

Pelajar terjebak dalam suatu mindset salah tentang akademik. Jika mereka ingin berhasil, maka mereka harus berhasil dalam kompetensi akademik tertentu seperti Matematika, Fisika, Kimia, dan kompetensi eksak yang lain. Pelajaran yang memiliki kemampuan tinggi dalam ilmu eksak akan merasa diuntungkan dalam kasus ini, karena mereka memiliki otak yang dengan mudah bekerjasama dengan hal-hal yang berbau logika dan perhitungan (ilmu eksak). Bagaimana dengan pelajar yang memilili kemampuan sosial dan bahasa dalam pendidikan Indonesia? Tentu mereka memiliki inteligensi yang tidak sama dengan pelajar dengan kemampuan eksak yang tinggi.

Penerapan metode pendidikan Indonesia yang tidak spesifik dan menuntut tiap pelajar untuk menguasai seluruh mata pelajaran tanpa mempertimbangkan perbedaan kemampuan inteligensi tiap pelajar hanya akan membuat mereka tertekan dan terpuruk dalam kegagalan jika merasa tidak mampu. Reformasi besar-besaran dalam system dan budaya pendidikan Indonesia akan mampu membawa ke arah yang lebih baik.

Dan kapankah reformasi itu?

Indahnya dunia ketika kita dapat saling berbagi.

Source:www.inoputro.com

READ MORE - Fakta: Kekayaan Budaya dan Kelimpahan Pendidikan tak Menjamin Kemakmuran